Rabu, 24/5/2023. Acara webinar diawali oleh kata sambutan dan pembukaan oleh Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP Unand, Dr. Hendri Koeswara, M.Soc.Sc. Setelah itu narasumber, Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc (Dosen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Hasanuddin) memulai paparan bahwasannya transformasi digital adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh pihak termasuk di Indonesia. Untuk itu diperlukan akses yang sama terhadap layanan telekomunikasi berkualitas tinggi dan dukungan regulasi aliran data lintas batas mutlak diperlukan untuk memastikan perlindungan data pribadi. Dengan e-government, diharapkan seluruh sistem layanan pemerintah menjadi cepat, sederhana, dan singkat, sehingga bermanfaat dalam melayani masyarakat dan memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan bersama. Perkembangan penerapan e-government dapat mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.
Digital government merupakan pengembangan dari konsep e-government dengan lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data. Beberapa komponen pendukung digital government antara lain: big data and knowledge management, cloud computing dan pusat data, cyber security, manajemen informasi, layanan pelanggan, jaringan, serta dukungan teknologi mobile. Transformasi dari digital government sebagai struktur elektronik dasar untuk mendigitalkan layanan pemerintah menjadi digital governance sebagai proses tata kelola multilevel yang mencakup demokrasi, bisnis, dan struktur pemerintahan tampaknya mengalami beberapa permasalahan; seperti penyalahgunaan Big Data oleh pemerintah untuk tujuan pekerjaan dan masalah e-literacy. Digital governance sebagai suatu proses multifaset; terdiri dari desain dan penggunaan digital government, masalah bisnis digital, dan demokrasi digital— telah melampaui konsep penyediaan layanan pemerintah secara digital. Ia mengubah sifat proses bisnis menjadi representasi dari demokrasi itu sendiri.